Program JKN Belum Jangkau Transpuan

Angka harapan hidup rata-rata orang Indonesia adalah 71.5 tahun. Dalam dimensi kesehatan, angka itu memiliki pengertian yang kompleks. Memang betul, usia harapan hidup yang panjang secara garis besar menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, tetapi apakah hal itu juga diiringi dengan kondisi kesehatan yang fit? Nyatanya, masyarakat Indonesia masih berisiko terhadap masalah kesehatan.

Menanggapi hal itu, pemerintah Indonesia membangun strategi kesehatan melalui tiga pilar, yakni paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat menuju sehat dan meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

 

Prioritas yang dilakukan pemerintah sejak tahun 2014 adalah memenuhi jaminan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah pun menjalankan Program Cakupan Kesehatan Semesta tahun 2019 agar setidaknya 95 persen masyarakat terserap menjadi peserta program JKN.

Sayangnya, masih sulit mencapai keadilan dalam mengakses layanan dan jaminan kesehatan di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) melaporkan bahwa tahun 2019, peserta JKN mencapai 224.1 juta (83 persen) dari total penduduk Indonesia yakni 269 juta orang. Hampir setengah penerima bantuan JKN berasal dari Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) yang mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Catatan itu menunjukkan bahwa fokus BPJS baru mencakup pekerja formal saja.

Transpuan dan JKN

Salah satu bukti tidak meratanya layanan kesehatan dialami oleh kelompok transpuan. Mereka tidak bisa memiliki kartu JKN karena tidak memenuhi syarat utama keikutsertaan program berupa kartu identitas diri. Beberapa kasus yang terjadi pada transpuan di kota besar, seperti Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya menunjukkan, transpuan harus berupaya lebih untuk mendapatkan haknya terkait JKN.

Transpuan di Bandung dan Yogyakarta beruntung karena ada bantuan dari pihak eksternal. Transpuan Bandung difasilitasi oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) melalui Program Peduli ,sedangkan transpuan Yogyakarta dibantu kedekatan organisasi transpuan dengan Dinas Sosial Kota Yogyakarta yang menyediakan kartu jaminan kesehatan sosial.

Baca juga: KTP Bak Harta Karun Bagi Komunitas Transpuan

Berhasilnya transpuan di Bandung untuk ikut pada program JKN karena terpenuhinya penyediaan kartu identitas diri, meskipun masih tertera kata laki-laki dalam kartu yang mereka miliki. Sementara itu, transpuan di Yogyakarta mendapatkan fasilitas melalui kartu jaminan kesehatan sosial untuk berobat ke rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, keterbatasan dari kartu tersebut adalah hanya dapat dipergunakan untuk satu penyakit saja sekali datang.

Ketiga ilustrasi ini menunjukkan bahwa masih jauhnya pemenuhan hak kesehatan dari negara. Meskipun kelompok transpuan sudah sering kali mendengar informasi dan prosedur pembuatan JKN, tetapi mereka enggan melakukannya karena prosedur yang memberatkan pihak transpuan untuk diakui identitas gendernya, serta proses pengurusan kartu identitas dan JKN yang acap kali diskriminatif.

Ketimpangan cara keikutsertaan ke dalam program JKN menunjukkan pemerintah Indonesia yang tergesa-gesa merencanakan program, dan sudut pandang yang digunakannya pun hanya terpaku pada permasalahan kesehatan yang dominan terjadi, seperti kematian ibu dan anak.

Terfokus pada satu isu kesehatan saja

Pada tahun 1994, program pemerintah untuk transpuan yang muncul kali pertama adalah program HIV/AIDS. Melalui program itu, kelompok transpuan merasa sudah diberikan pelayanan kesehatan menyeluruh walaupun hanya isu HIV/AIDS saja. Hingga sekarang, anggapan itu masih membekas. Namun, jika program HIV/AIDS terhenti maka bagaimana eksistensi transpuan dalam pelayanan kesehatan?

Pemerintah tampak peduli pada kesehatan komunitas transpuan melalui kehadiran program HIV/AIDS. Walaupun program itu bersifat universal, sayangnya pemahaman semua lini tentang HIV/AIDS masih terstigma. Pemaknaan tidak lengkap terhadap risiko dan penularan HIV/AIDS membuat pelayanan program tersebut terhadap transpuan semakin eksklusif karena transpuan sering dikaitkan dengan prostitusi dan aktivitas seks berisiko.

Baca juga: Transpuan Lawan Patriarki Bersama Swara

Bentuk dari tidak meratanya pelayanan program terlihat dari banyaknya program pemerintah bagi masyarakat. Program itu terdiri dari promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pencegahan pemberantasan penyakit, kesehatan keluarga dan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat dan penyembuhan penyakit dan pelayanan kesehatan. Namun, program yang diakses oleh transpuan hanya meliputi layanan kesehatan berupa pemeriksaan Voluntary Counseling and Testing (VCT) dan peningkatan peran preventif melalui pemberian motivasi untuk melakukan pemeriksaan hingga pengobatan.

Program yang khusus terhadap transpuan itu menghasilkan pemahaman komprehensif tentang pencegahan dan pengendalian kesehatan terhadap HIV/AIDS. Sayangnya, mereka cenderung mengabaikan kondisi sakit selain HIV/AIDS. Dalam keadaan tertentu saja kelompok transpuan memutuskan untuk berobat dan mengakses layanan kesehatan, seperti saat mengalami penyakit parah.

Pentingnya sehat untuk transpuan

Februari lalu, kami berkunjung ke salah satu komunitas transpuan di Yogyakarta dan bertemu dengan sembilan transpuan pra-lansia. Kami berbincang-bincang mengenai isu kesehatan selain seputar HIV/AIDS. Pemeriksaan kesehatan dan konseling pun dilakukan melingkupi cek gula darah, asam urat, kolesterol, ukur tekanan darah, dan indeks masa tubuh. Pemeriksaan dan percakapan bersama yang dilakukan menunjukkan bahwa mereka rentan terhadap risiko penyakit tidak menular berupa obesitas, abdominal obesity (kegemukan di bagian perut), hipertensi, asam urat, diabetes melitus dan kolesterol. Sebagian besar menunjukkan risiko pada tidak hanya terhadap satu penyakit tersebut, melainkan dua atau lebih risiko penyakit yang telah disebutkan.

Baca juga: Transpuan Ubah Kerentanan Jadi Kekuatan di Tengah Pandemi

Setelah melakukan pemeriksaan, mereka merasa khawatir akan hasil yang telah ditunjukkan. Kami pun mencoba mengklarifikasi kondisi mereka dan cara mengatasi permasalahan kesehatan mereka satu per satu. Perbincangan dengan transpuan terkait pemeriksaan kesehatan dan konseling pun penuh dengan komentar, “Kita belum pernah loh begini” atau “Kita senang deh ada pemeriksaan gini, jadi kan tahu harus gimana”. Tanggapan positif dan kegembiraan selalu diutarakan pada rangkaian kegiatan diskusi.

Kegiatan itu merupakan refleksi bersama bahwa HIV/AIDS bukan satu-satunya masalah kesehatan pada transpuan. Memang benar bahwa angka transpuan dengan positif HIV masih tinggi. Bahkan putusnya konsumsi obat ARV menjadi penyebab kematian tertinggi di komunitas transpuan. Namun, bahwa sehat adalah hak semua orang, sehingga sehat secara fisik, emosi, hubungan sosial dan spiritual pun menjadi program prioritas melalui promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Demikian juga dengan transpuan. Mereka pun butuh dilayani untuk pemenuhan kebutuhan emosi, hubungan sosial dan spiritual untuk menjadi sehat.